MELONG (GM) - Pendidikan gratis di Kota Cimahi perlu direalissaikan. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya pungutan, baik melalui lembar kerja siswa (LKS) maupun dana sumbangan pendidikan (DSP). Dengan begitu, program pendidikan di Kota Cimahi belum sepenuhnya dirasakan oleh warga miskin.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Cimahi, Supiyardi di kawasan Melong, Minggu (222/4). Menurutnya, Pemkot Cimahi sepertinya sulit mewujudkan pendidikan gratis. Alasan klasik yang paling santer dikemukakan karena menyangkut dana (APBD) yang tidak tersedia.
"Sekolah gratis yang menjadi dambaan daerah tidak mutlak menyangkut persoalan dana, tapi juga bergantung pada komitmen. Terutama pimpinan daerah yang bersangkutan, khususnya bupati atau wali kota serta legislatif. Sebenarnya, Cimahi bisa melakukan itu kalau mau mencontoh daerah lain yang PAD (pendapatan asli daerah)-nya kecil tapi mampu mewujudkan pendidikan gratis bagi masyatakat," kata Supiyardi.
Ucapan anggota dewan dari PKS ini berkaitan dengan maraknya keluhan warga saat reses di RW 04 Kel. Melong, Cimahi Selatan. Diungkapkan, dari pertemuan dengan warga tersebut pada uumnya mereka mengeluhkan adanya pungutan dari pihak sekolah.
"Masyarakat berharap anak-anak mereka sekolah itu tanpa ada biaya apa pun karena sudah ditanggung BOS. Kalau pun ada DSP, itu sesuai kemampuan orangtua serta kesepakatan bersama. Terkadang pada pelaksanaanya, sekolah langsung menetapkan jumlah DSP tanpa seluruhnya menyetujui," bebernya.
http://www.klik-galamedia.com/warga-ingin-pendidikan-gratis
0 komentar:
Posting Komentar